Pemerintah Tambah Cadangan Risiko Fiskal

PEMERINTAH menegaskan, anggaran cadangan risiko fiskal perlu ditambah dari usulan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010.

Hal ini dilakukan karena pos anggaran tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi BBM, tetapi juga listrik. Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Kamis (17/9).

Anggito mengatakan, subsidi listrik perlu diamankan karena potensi pembengkakannya lebih serius dibandingkan subsidi BBM. Pasalnya, tambah Anggito, variabel makro yang memengaruhinya cukup banyak,

"Seperti, variabel kurs, variabel harga, variabel fuel mix, variabel losses, variabel marjin, dan ketentuan-ketentuan pinjaman," kata Anggito, ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengusulkan penambahan dana cadangan risiko fiskal sekitar Rp 3-5 triliun dari usulan awal di RAPBN 2010 sebesar Rp 5,6 triliun.

Namun, Panitia Anggaran DPR hanya memberikan ruang peningkatannya maksimal Rp3 triliun. Menurut Anggito, penambahan dana resiko fiskal yang diusulkan pemerintah merupakan hal yang wajar. Sebab, jika pemerintah memilih lebih konservatif, tentu akan ada risikonya.

Kendati demikian, Anggito mengakui, besaran cadangan risiko fiskal yang proporsional untuk mengantisipasi lonjakan subsidi listrik dan subsidi BBM masih perlu dibahas lebih lanjut. Mengenai subsidi BBM tahun 2010, Anggito menuturkan masih relatif aman kendati tren harga minyak mentah dunia naik.

Konsumsi BBM juga masih bisa dikendalikan dengan adanya program konversi minyak tanah ke gas. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga sudah punya data informasi tentang alpha untuk masing-masing kabupaten.

"Jadi kurang lebih kita sudah bisa mengendalikan konsumsi BBM. Kalau listrik itu variabelnya sangat banyak sehingga kita lebih memberikan cadangan fiskal itu untuk listrik." tuturnya.(dar/kmp)

Monopoli PT Pos Dicabut DPR

ERA monopoli PT Pos Indonesia di jasa pengiriman dokumen resmi berakhir. Kemarin, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut penguasaan pasar ini.

Pencabutan ini tertuang dalam Undang Undang (UU) tentang Pos yang terbaru. Peraturan ini sekaligus menggantikan UU No 6/1984 tentang Pos. "Tidak ada lagi monopoli PT Pos," tandas Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga, Selasa (15/9).

Sekadar mengingatkan, jika merujuk ke UU No 6/ 1984, swasta hanya diizinkan melayani pengiriman dokumen dan paket dengan berat di atas 2.000 gram. Di bawah itu, pengiriman harus melalui jasa PT Pos. Praktiknya di lapangan selama ini, banyak perusahaan yang mengabaikan batasan ini.

Nah, peraturan baru itu menyebut bahwa segala bentuk badan usaha bisa masuk ke bisnis pos tanpa pembatasan berat, para pengusaha jasa kurir jelas riang. Mereka yang bisa masuk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, ataupun koperasi.

Selain bisnis jasa pengiriman dokumen, swasta dan pihak lain juga bisa melayani jasa layanan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos.

Selain itu, untuk meningkatkan persaingan, pelaku bisnis pos juga bisa melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, entah itu yang berkecimpung di bisnis pos atau nonpos. Bahkan, bisa dengan investor asing.

Namun, kalau menggandeng pihak asing yang berkecimpung di bisnis serupa, peraturan ini membatasi ruang lingkup operasi bisnisnya. Mereka hanya bisa beroperasi di wilayah tertentu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh bilang, pebisnis pos berbendera asing hanya boleh beroperasi di wilayah atau provinsi yang sudah memiliki bandara dan pelabuhan bertaraf internasional.

Pemerintah sadar, dengan membuka keran bagi investasi di industri perposan, PT Pos akan mendapat pesaing baru. Makanya, Pemerintah berencana melakukan penyegaran di tubuh perusahaan pelat merah ini dalam jangka waktu lima tahun. "Tidak cuma dana, tapi juga berupa kajian supaya ada kompetensi dan perbaikan layanan," jelas Nuh.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Postel Basuki Iskandar menegaskan, pertumbuhan industri pos di Indonesia bisa mencapai 10 persen per tahun. Total omzet industri ini bisa mencapai Rp 7 triliun-Rp 8 triliun per tahun. (Nasila/Kontan)